Selasa, 08 Agustus 2017

Tim BOS Provinsi Sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017

  Edu Indonesia       Selasa, 08 Agustus 2017
Di dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Telah tercatat secara lengkap mengenai Pembahasan BOS di antanya adalah Tim BOS Provinsi.

Berikut beberapa informasi mengenai Stuktur Tim BOS Provinsi .
1. Struktur Keanggotaan
Gubernur membentuk Tim BOS Provinsi dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
a. Tim Pengarah : Gubernur
b. Penanggung Jawab
1) Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
2) Anggota :
a) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
b) Kepala Dinas/Badan/Biro Pengelola Keuangan Daerah.
c. Tim Pelaksana Program BOS
1) Ketua Tim Pelaksana;
2) Sekretaris Tim Pelaksana;
3) Bendahara;
4) Penanggung Jawab Data:
a) Penanggung Jawab Data BOS Pendidikan Dasar (Dikdas);
b) Penanggung Jawab Data BOS Pendidikan Menengah (Dikmen).
5) Tim Dapodik (dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi);
6) Unit Monitoring dan Evaluasi, dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pendidikan Menengah:
7) Unit Publikasi/Humas (dari unsur Dinas Pendidikan Provinsi).

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Tim BOS Provinsi
Tugas dan tanggung jawab Tim BOS Provinsi meliputi:
a. mempersiapkan dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah berdasarkan alokasi BOS untuk semua jenjang yang ditetapkan dari pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penyalur BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban para pihak;
c. melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota;
d. melakukan kompilasi data jumlah peserta didik di tiap sekolah dari data yang diberikan oleh Tim Dapodik;
e. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara provinsi dengan sekolah yang dilampiri dengan alokasi BOS tiap sekolah berdasarkan Dapodik;
f. kepala dinas pendidikan provinsi sebagai penanggung jawab Tim BOS Provinsi menandatangani NPH atas nama gubernur;
g. melakukan pencairan dan penyaluran BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta didik di tiap sekolah;
h. menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada Tim BOS Pusat yang terdiri atas soft copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), soft copy rincian dana per jenjang tiap kabupaten/kota, dan soft copy data pencairan tiap sekolah;
i. meminta lembaga penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke laman BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara online;
j. memonitor laporan penyaluran BOS dari lembaga penyalur ke sekolah yang dikirim ke laman BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di sekolah;
l. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
m. memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota;
n. mengupayakan penambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk operasional sekolah dan operasional Tim BOS Provinsi;
o. membuat dan menyampaikan laporan rekapitulasi pencairan dan penggunaan dana ke Tim BOS Pusat.
Akibat peralihan kewenangan pengelolaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus (SDLB/ SMPLB/SMALB/SLB) dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi, Tim BOS Provinsi memiliki tugas lain, yaitu:
a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. memonitor perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online;
c. memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasinya, kemudian meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;
d. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
e. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan BOS;
f. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS dari sekolah, baik yang disampaikan secara offline maupun online;
g. menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan;
h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah untuk disampaikan ke Tim BOS Pusat;
i. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring provinsi.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim BOS Provinsi:
a. tidak diperkenankan menggunakan BOS yang telah ditransfer dari RKUN ke RKUD untuk kepentingan selain BOS;
b. dilarang dengan sengaja melakukan penundaan pencairan BOS ke sekolah, kecuali dalam rangka pemberian sanksi kepada sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BOS;
c. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim BOS Kabupaten/Kota/Sekolah;
d. tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS;
e. tidak diperkenankan mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS;
f. dilarang bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.
Struktur Tim BOS Provinsi di atas dapat disesuaikan pada daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS dan struktur kedinasan di provinsi.

Untuk lebih lengkap silahkan Bapak dan Ibu untuk mendownload Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang telah Admin sediakan di bawah ini.
logoblog
Klik Share sebelum Download

Demikian yang dapat kami bagikan pada Artikel kali ini, semoga isi dari Artikel kali ini dapat memberikan Informasi yang baik dan benar juga memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan dan pencarian Anda mengenai Tim BOS Provinsi Sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 serta dapat melengkapi Prangkat Pembelajaran untuk berbagai kegiatan yang sedang di laksanakan dan di kerjakan.

Baca Juga Aplikasi/Admnistrasi Guru Lainnya :

    Thanks for reading Tim BOS Provinsi Sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017

    Previous
    « Prev Post

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar